Sabtu, 25 Mei 2019 Registrasi NewsLetter
User ID:     Password:  
MENU
 
 
RESOLUSI 2012 : BUMD TRANSJAKARTA
 
09 Januari 2012


(Jakarta – haltebus.com) Sorotan demi sorotan terhadap pelayanan yang dinilai jauh dari harapan ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Menurut dia, transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) adalah transportasi massal yang paling memungkinkan dikembangkan karena murah. “Saya mendengar banyak komplain soal busway, saya mencatat komplain-komplain itu,” katanya saat peresmian Koridor XI Transjakarta Kampung Melayu – Pulogebang, Rabu, (28/12/11).

Di tahun 2012 ini, Fauzi menyatakan Pemerintah DKI Jakarta sudah menggariskan beberapa kebijakan terkait Transjakarta. Pertama, perubahan status Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah. Kedua, penetapan Standar Pelayanan Minimum. Ketiga, penerapan satu kartu untuk pembayaran semua transportasi di Jakarta.


Lontaran Gubernur ini, perlu dicatat sebagai resolusi perbaikan Transjakarta di tahun 2012. Wajar, mengingat transportasi massal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di Jakarta sebagai salah satu cara mengurai kemacetan di ibukota ini. ”Sesuai dengan saran Dewan Transportasi kota Jakarta kami buat Standar Pelayanan Minimum. Kami tugaskan BUMD ini untuk menjadikan costumer satisfaction tujuan utamanya,” kata Fauzi lagi.


Wajar jika penumpang Transjakarta menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta. Menurut data yang diungkap oleh Fauzi sendiri, hingga November 2011 Transjakarta sudah mengangkut 104,7 juta orang, atau rata-rata 350 ribu orang per hari.


Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono mengungkapkan, rencana perubahan masih dalam kajian. Pihaknya masih menunggu Peraturan Daerah yang pembahasannya melibatkan DPRD. Dia berharap, dengan adanya perubahan ini pengelolaan Transjakarta menjadi fleksibel sehingga kualitas pelayanan bisa diutamakan. “Nantinya ada target, profit tinggi, income tinggi tetapi pelayanan harus meningkat,” katanya.


Kepala BLU Muhamad Akbar mengakui soal fleksibilitas seiring perubahan status BLU Transjakarta menjadi BUMD Transjakarta ini. Menurut dia, BUMD yang dipimpin oleh jajaran Direksi tentu lebih memiliki kelueluasaan dalam pengambilan keputusan. “Kepala BLU masih pegawai negeri, dengan eselon tertentu. Sehingga pengambilan keputusannya harus sesuai dengan urutan birokrasinya,” ujar dia.


Namun, Akbar menjelaskan, perubahan status dari BLU menjadi BUMD tidak serta merta mengubah struktur pola kerjasama yang sudah terbangun dengan operator Transjakarta selama ini. Mantan Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta ini menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan materi perubahan status BLU Transjakarta selama setahun terakhir. Materi itu, kata dia, menjadi masukan bagi Pemprov dan DPRD DKI Jakarta dalam merumuskan PERDA yang akan menjadi payung hukum BUMD Transjakarta.

Dalam kesempatan itu Akbar menambahkan, di tahun 2012 perbaikan pelayanan sudah mulai dicanangkan. Dia mencontohkan, untuk pengadaan bus-bus baru kamera pengawas atau CCTV menjadi standar perlengkapan. Kamera ini akan memantau situasi di dalam bus dan terkoneksi dengan BLU Transjakarta. Selain itu, ada pula kamera-kamera di beberapa halte Transjakarta yang bisa dipantau oleh pengguna melalui situs resmi Transjakarta. “Sudah terpasang sejak tahun 2010, melalui situs Transjakarta calon penumpang bisa melihat situasi di halte tujuan mereka. Nantinya semua kamera akan terkoneksi,” katanya.(naskah dan foto : mai)

 
 

Home   |   Tentang Kami   |   Halte Berita    |   Halte Manca    |   Sudut Halte    |   Profil    |   Halte Advertorial    |   Halte Wisata    |   Hubungi Kami   |   Registrasi Newsletter
haltebus.com © Copyright 2011 - 2013