Jumat, 21 September 2018 Registrasi NewsLetter
User ID:     Password:  
MENU
 
 
DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS ANGKUT MENGHABISKAN BIAYA RP. 46 TRILIUN
 
15 April 2018
 

(Tangerang – haltebus.com) Pemerintah berupaya menekan kendaraan besar yang mengangkut barang atau penumpang melebihi kapasitas dan dimensi yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi, kelebihan kapasitas kendaraan komersial ini telah menimbulkan dampak biaya perawatan jalan Negara hingga mencapai Rp. 46 triliun. “Andai saja angka Rp. 46 triliun itu digunakan untuk membangun jalan di Papua, menambah jalan tol baru tentu akan lebih bermanfaat,” ujar dia saat membuka Seminar Keselamatan Jalan Raya di Pusat Pelatihan Hino di Jatake, Tangerang, Kamis (5/4/18).

Menurut Budi, tahun ini pihaknya menargetkan untuk meningkatkan pengawasan kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi ini. Pengoperasian jembatan tim bang menjadi salah satu opsi untuk menekan kendaraan-kendaraan angkutan berat itu melintas di jalan Negara. Dia mengungkapkan, pemerintah membuat skema baru pengelolaan jembataan timbang. Pengelolaan jembatan timbang yang berada di bawah pemerintah pusat akan dilakukan bersama-sama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana pengawasan jalan, akan disiapkan Kementerian PUPR untuk mendukung operasional jembatan timbang.

Budi mengungkapkan dibutuhkan kesadaran dari semua pihak untuk bisa mengatasi masalah yang menurutnya sudah berlarut-larut. Dia mengaku, sejak masih bertugas di Polri ada tahun 1990, Budi sudah ikut membantu penanganan masalah pengawasan kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi ini. Namun, hingga kemudian dia ditunjuk untuk menjabat Dirjen Perhubungan belum juga terselesaikan. Saat Kementerian Perhubungan melakukan riset selama tiga bulan, lanjut dia, ditemukan 78 persen pelanggaran kelebihan kapasitas angkut. “Vietnam juga pernah mengalami masalah yang sama, tetapi kini sudah tuntas. Malu dong Indonesia sampai sekarang belum terselesaikan. Untuk itu saya minta bantuan semua pihak untuk, mari kita budayakan tertib dan patuhi aturan. Menyelesaikan masalah ini tidak cukup hanya penegakan hukum,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Budi menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang ikut berperan pada masalah kelebihan kapasitas dan dimensi ini. Menurut dia, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas, Angkutan dan Jalan dimungkinkan tuntutan pidana terhadap pemilik kendaraan dan siapapun yang terlibat dalam masalah kelebihan kapasitas dan dimensi. Karena itu, Budi mengajak Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo), asosiasi pengusaha angkutan, agen pemegang merek dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional kendaraan angkut untuk ikut terlibat bersama-sama dalam menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas dan dimensi.

Sementara itu, Ketua Umum Askarindo, Sommy Lumadjeng mengungkapkan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan aturan. Contoh sederhana yang diungkapkan Sommy adalah soal pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi dimensi. Menurut dia, tidak jarang kendaraan yang sebenarnya tidak sesuai dengan dimensi yang sudah ditetapkan pemerintah masih bisa lolos uji berkala di lembaga pengujian kendaraan milik pemerintah. “Penegakkan aturannya beda-beda, ada yang bisa lolos uji KIR meski dimensinya tidak sesuai ketentuan, ini merepotkan kami. Persaingan usaha karoseri juga menjadi tidak sehat,” ujar dia.

Sommy menjelaskan, Askarindo sudah mengusulkan agar setiap pengajuan surat pengujian rancang bangun diikuti dengan persyaratan harus menjadi anggota Askarindo. Tujuannya agar Askarindo juga punya posisi tawar terhadap perusahaan karoseri dalam upaya ikut serta mengawasi perusahaan karoseri. Menurut Sommy, ada lebih dari 500 karoseri pembuat bodi bus maupun truk di Indonesia, namun hanya 220 saja yang menjadi anggota Askarindo.

Director of Sales & Promotion PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), Santiko Wardoyo menyatakan siap mendukung upaya pemerintah mengatasi masalah kepatuhan aturan tentang dimensi dan kapasitas kendaraan komersial. Menurut dia, setiap produk Hino yang dilempar ke pasar sudah diperhitungkan secara kemampuan angkut dan dimensinya. Bahkan, untuk setiap model juga disertai informasi terkait aplikasi pengoperasiannya. “Kalau tipe untuk Dump Truck yang tidak bisa diaplikasikan untuk keperluan lain, karena spesifikasinya sudah kami tentukan,” kata Santiko.



Upaya lain yang dilakukan oleh PT. HMSI, menurut Santiko, adalah sosialisasi rancang bangun setiap ada produk baru. Karoseri seri menjadi target utama sosialisasi yang diberi nama pelatihan Body Mounting. Meski sudah memberikan informasi yang jelas terkait produk dan kegunaannya, Santiko mengakui, pihaknya tidak bisa berbuat banyak manakala produk itu sudah sampai di tangan konsumen. Namun, bukan berarti Hino Indonesia berdiam diri.

Santiko mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah untuk lembaga uji KIR Swasta. Menurut dia, beberapa dealer sudah siap menjadi lembaga uji KIR Swasta. Salah satu uji KIR Swasta yang diresmikan Menteri Perhubungan adalah PT. Hibaindo Armada Motor yang juga salah satu dealer PT. HMSI. (naskah : mai/foto : mai)
 
 

Home   |   Tentang Kami   |   Halte Berita    |   Halte Manca    |   Sudut Halte    |   Profil    |   Halte Advertorial    |   Halte Wisata    |   Hubungi Kami   |   Registrasi Newsletter
haltebus.com © Copyright 2011 - 2013