Rabu, 21 November 2018 Registrasi NewsLetter
User ID:     Password:  
MENU
 
 
1 AGUSTUS, PELANGGARAN MUATAN DAN DIMENSI DITINDAK
 
19 Juli 2018


(Jakarta – haltebus.com) Kementerian Perhubungan menegaskan, mulai menindak truk pengangkut barang yang melanggar ketentuan batas muatan dan dimensi kendaraan pada 1 Agustus mendatang. Penegakkan aturan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas, Angkutan dan Jalan itu, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat.

“Coba bayangkan, aturannya sudah ada, mereka melanggar dan mengakibatkan kerugian negara. Rasa keadilan masyarakat diinjak-injak oleh segelintir orang. Mari kita sama-sama melakukan (penegakkan aturan). Ini sudah menginjak-injak rasa keadilan. Uang (perbaikan jalan) itu bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (17/7/18).

Budi mengaku geram dengan masih adanya pelanggaran atas muatan dan dimensi berlebih pada angkutan barang. Menurut dia, negara harus menganggarkan hingga Rp 43 triliun untuk perawatan jalan, dan jalan yang dirawat itu selalu rusak akibat muatan yang berlebihan. Begitu kuatnya ban di Indonesia menahan beban dari truk yang kelebihan muatan, lanjut dia, dampaknya bagi jalan sangat merusak. Dia menganologikan ban truk yang kelebihan beban seperti mata pisau mengiris-iris jalan.



Menuru Budi, Kemenhub bersama pihak-pihak terkait, termasuk Polri akan melakukan penertiban angkutan yang kelebihan muatan dan berdampak pada kerusakan jalan. Dia berterima kasih kepada beberapa asosiasi usaha dan pengusaha yang mau bersama-sama mengurangi beban di jalan raya. “Saya berterima kasih atas dukungan pengusaha. Asosiasi Semen dan Baja yang belum tanda tangan deklarasi. Di undang-undang jelas aturan itu. Tapi tidak diindahkan. Saya minta pak Dirjen untuk berikan peringatan,” katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengungkapkan, seiring dengan penerapan aturan beban muatan 1 Agustus, pihaknya juga memperketat pengawasan lewat jembatan timbang. Sampai akhir tahun 2018, kata dia, ada 43 jembatan timbang yang akan dioptimalkan dengan tiga diantaranya menjadi pilot project standar jembatan timbang modern. “Sampai Desember ini kita tegakkan aturan masalah ODOL (over dimension over loading) ini, kita evaluasi terus. Tahun 2019 saya sudah merencanakan ada operasi dengan target tertentu yang melibatkan Polri,” ujar dia menjelaskan.

Budi Setyadi mengungkapkan, di setiap jembatan timbang juga akan ditempatkan penyidik PNS Kemenhub dan Polri untuk melakukan penindakan. Penindakan yang disiapkan berjenjang, mulai menilang dan menyita buku kir hingga menilang dan menyita surat kendaraan, jika dianggap perlu menilang pengendara juga. Selain itu, lanjut dia, penyidik PNS Kemenhub juga dilatih untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran. Terhadap pengusaha yang tetap membandel, Budi menegaskan ada tuntutan yang berlapis.

Sementara itu di tempat yang sama, salah satu ketua Asosiasi Pengusaha truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lukman meminta kepastian hukum dari Kemenhub. Terutama dalam penerapan aturan terkait muatan yang saat ini masih berbeda antara daerah yang satu dan lainnya. Begitu juga dengan jenis-jenis jalan yang bisa dilalui.

Sejak awal sosialisasi penerapan aturan ini tidak sedikit pengusaha truk yang berkomitmen untuk ikut mendukungnya. Namun sayangnya, jumlah pengusaha truk yang ada di Indonesia cukup banyak dan tidak sedikit truk-truk itu dimiliki perorangan. Padahal dampak dari pembatasan muatan itu bisa berimbas pada sirkulasi logistic yang ada sekarang. “Kami masih belum bisa meraba arahnya kemana dampak akibat penerapan aturan ini. Kami berharap ada klasifikasi khusus dan toleransi batas muatan yang diperbolehkan,” ujar Transport Manager PT. Tigaraksa Satria, Rigen Mandegani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (ASPADIN) Sudarman Bolo mengusulkan adanya jalur khusus logistik untuk mempermudah distribusi barang. Di koridor ini kendaraan pengangkut barang beroperasi sehingga memudahkan pengawasan. Sudarman mengingatkan pemerintah dampak yang ditimbulkan akibat penerapan pembatasan daya angkut dari yang ada sekarang. “Kami sih akan ikut aturan pemerintah, tapi kami juga mohon dibantu jika terjadi dampak terhadap distribusi yang akan dirasakan masyarakat juga. Apakah sejauh ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga sudah dilibatkan?,” kata dia.

Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedy Rahadian menyambut gembira penegakkan aturan ini. Sebagai ujung tombak yang menjaga jalan tetap mulus, menurut dia, setelah sekian tahun berlangsung, ada harapan menciptakan kondisi jalan yang lebih baik. Jika jalan bisa tetap mulus, kata dia, masyarakat akan diuntungkan. Kecepatan perjalanan melalui jalan juga akan bisa tercipta.


“Kita akan memiliki 1.000 Km lebih jalan tol di Jawa dan 3.000 Km lebih di Sumatera. Kesenjangan kecepatan lebih dari 60 Km/jam akan membawa masalah keselamatan yang besar. Bayangkan seandainya truk jalan 30-40 Km/jam sementara kendaraan lain 100 km/jam,” ujarnya.
 
Kebijakan pembatasan muatan kendaraan pengangkut barang tentu akan berdampak pada angkutan penumpang jarak jauh seperti bus antar kota. Saat kecepatan rata-rata meningkat di jalan antar kota, seiring itu pula waktu tempuh antar kota akan semakin baik. Belum lagi dengan jalan yang lebih awet dan mulus, suku cadang bus antar kota juga lebih terjaga.(naskah : mai/foto : mai/dok. kemenhub)
 
 

Home   |   Tentang Kami   |   Halte Berita    |   Halte Manca    |   Sudut Halte    |   Profil    |   Halte Advertorial    |   Halte Wisata    |   Hubungi Kami   |   Registrasi Newsletter
haltebus.com © Copyright 2011 - 2013