(Jakarta – haltebus.com) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), hari ini Kamis (15/6) mulai menandatangani persetujuan Rancangan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Rancangan itu menjadi pedoman pemerintah daerah peyangga Ibukota Jakarta bagaimana merencanakan, mengelola dan mengembangkan transportasi Jabodetabek. “Nanti akan menjadi acuan dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan pemerintah daerah dalam mengelola transportasi se-Jabodetabek,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPTJ Bambang Prihartono, usai penandatanganan RITJ bersama Walikota Bogor, Bima Arya di Kantor Walikota Bogor.
Tugas pokok BPTJ berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo yang berlaku sejak tahun 2015 lalu adalah menjalin sinergi dan berkelanjutan untuk mengembangkan transportasi tanpa ada batasan wilayah di seluruh Jabodetabek. Penandatangan Kesepakatan ini, menurut Bambang, menjadi proses awal untuk penetapan RITJ menjadi Peraturan Presiden. Karena itu, seluruh Kepala Daerah di Jabodetabek akan diminta untuk menandatangani persetujuan RITJ sebelum disahkan Presiden.
Di hari yang sama, Bambang Prihartono beserta jajarannya juga mengunjungi Bupati Bogor, Nurhayati, di Cibinong. Baik Nurhayati maupun Bima menyambut baik sinergi dan integrasi sistem transportasi di seluruh Jabodetabek. “Ini panduan kita, kesepakatan kita dalam masalah pengelolaan transportasi bersama,” kata Bima Arya.
Sementara itu, Nurhayati mengungkapkan, rancangan yang menjadi dasar pengembangan sistem transportasi di Jabodetabek diharapkan bisa mengatasi masalah angkutan di wilayahnya. Bahkan, Nurhayati secara terbuka berharap BPTJ bisa segera mengintegrasikan angkutan umum di Bogor dan sekitarnya. “Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbesar atau sekitar 5,6 juta jiwa. Tidak kurang dari 1,8 juta pergerakan orang ke Jakarta setiap harinya,” ujar dia menjelaskan argumentasinya.
Sejauh ini BPTJ sudah meluncurkan dua program Jabodetabek Residence dan Jabodetabek Airport Connection yang dibangun dengan angkutan berbasis bus. Sementara Pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta juga tengah membangun Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang bisa disinergikan. Mantan Kepala BPTJ, Elly Adriani Sinaga saat meluncurkan JA Connection mengungkapkan, saat ini pihaknya masih mengupayakan target penggunaan kendaraan umum yang mencapai 60 persen. Berdasarkan analisa BPTJ pengguna kendaraan umum di Jakarta dan sekitarnya masih 15 – 20 persen saja.
Komitmen Kepala Daerah di sekitar Jakarta sudah mulai terlihat sejak peluncuran JR Connection Februari lalu. Sebagian besar kepala daerah hadir, mulai dari Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor. Tak ketinggalan Walikota Depok serta Walikota dan Bupati Bekasi.
Secara umum, RITJ mencakup sembilan hal. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan, pengembangan jaringan prasarana, pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan. Selain itu ada juga rencana pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel, pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi, peningkatan kinerja lalu lintas, pengembangan sistem pembiayaan, pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang serta pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan
Untuk mengejar agar RITJ bisa segera disahkan, maka BPTJ pun mengambil langkah cepat. Walau Elly A. Sinaga memasuki masa pensiun dua-tiga minggu terakhir, tak menghambat rencana yang sudah disusun. Bambang Prihartono yang menjadi Pelaksana Tugas BPTJ mengimbangi pendahulunya. Dia berharap, RITJ yang disiapkan bisa segera disahkan. “RITJ ini mendesak untuk segera ditetapkan,” katanya. (naskah : mai/foto dok. BPTJ)
