Jumat, 20 September 2019 Registrasi NewsLetter
User ID:     Password:  
MENU
 
 
BATASI MOBILITAS SEPEDA MOTOR
 
20 Agustus 2019


Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan, jumlah perjalanan orang di Jabodetabek tahun 2015 sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3 persen), pergerakan penglaju atau komuter 4,06 juta orang/hari (8,6 persen) dan pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1 persen).

Dari pergerakan penglaju/komuter ada 1,58 juta pergerakan orang/hari (38,9 persen) dari arah Timur. Sementara 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3 persen) dari arah Barat dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8 persen) dari arah Selatan. Jumlah kendaraan di Jabodetabek ada 24.897.391 unit yang terbagi 75 persen sepeda motor, 23 persen mobil pribadi dan hanya 2 persen angkutan umum.

Melalui Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, setidaknya ada enam hal penting yang dilakukan. 1.) Membatasi usia kendaraan umum yang tidak laik operasi maksimal 10 tahun; 2.) Perluasan ganjil-genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum; 3.) memperketat uji emisi dan membatasi masa pakai kendaraan pribadi maksimal 10 tahun; 4.) Mendorong pemakaian transportasi umum serta mempercepat pembangunan trotoar dan fasilitas pejalan kaki lainnya; 5.) Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak; dan 6.) Mulai merintis penggunaan energy terbarukan untuk mengurangi bahan bakar fosil.

Dari enam kebijakan itu, nampaknya, sepeda motor tidak menjadi prioritas untuk dibatasi mobilitasnya. Padahal, populasi sepeda motor sangat besar dan selama ini menjadi masalah buat Jakarta. Pesatnya kepemilikan sepeda motor dimulai tahun 2005, sejak adanya kemudahan memiliki sepeda motor, bisa dengan mengangsur dan uang muka (down payment) yang rendah. Kebijakan itu berdampak luar biasa.


Meningkat Pesat

Pertumbuhan sepeda motor di Jakarta (2010-2015), rata-rata 9,7-11 persen per tahun. Lebih tinggi dibandingkan mobil yang rata-rata 7,9-8,8 persen per tahun. Populasi sepeda motor yang cukup besar, tentu menjadi penyebab terbesar polusi udara, pemborosan energi, kemacetan, kesemerawutan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu-lintas.

Kecelakaan lalu-lintas didominasi oleh sepeda motor (74 persen) dan korbannya mayoritas (53 persen) merupakan pemlik SIM C (Korlantas, 2016). Demikian pula pelanggaran lalu-lintas lebih banyak dilakukan oleh sepeda motor (65 persen) dibandingkan moda mobil, bus dan mobil barang (Operasi Zebra, 2017). Data tersebut walau sudah beberapa tahun lalu, tentunya tidak jauh beda dengan data yang sama pada saat sekarang. Bisa jadi lebih besar, karena kenaikan populasi sepeda motor lebih tinggi.

Pertumbuhan sepeda motor juga di sisi lain, diiringi dengan penurunan penggunaan transportasi umum yang cukup drastis, karena akselerasi sepeda motor lebih tinggi daripada transportasi umum. Pada saat yang bersamaan, layanan angkutan umum (secara kualitas maupun kuantitas) menurun drastis. Pemprov DKI Jakarta tidak peduli dengan keberadaan kinerja transportasi umum yang menurun. Tahun 2004, memang Pemprov. DKI Jakarta mengoperasikan Transjakarta. Namun hingga tahun 2012 baru sembilan koridor yang dioperasikan, dari target 13 koridor di tahun itu. Operasi bus Transjakarta hingga tahun 2014 sudah melayani 39 trayek dan diakhir 2017 mencapai 80 trayek.

Ada juga masalah lain, yakni pembangunan Kawasan perumahan dan pemukiman di Jabodetabek meningkat pesat tanpa dibarengi dengan rute transportasi umum. Warga yang mengangsur rumah harus pula mengangsur kendaraan bermotor. Cukup besar biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jabodetabak.

Hasil penelitian Balitbang Perhubungan tahun 2013, warga Jabodetabek menghabiskan sekitar 32 persen dari penghasilan bulanannya untuk ongkos aktivitas bertransportasi. Meskipun menggunakan KRL Jabodetabek atau bus Transjakarta relatif murah, tetapi kondisi layanan transportasi first mile dan last mile belum baik, sehingga warga harus memakai kendaraan pribadi dan diparkir di stasiun keberangkatan KRL Jabodetabek. Begitu pula saat tiba di stasiun tujuan belum terintegrasi dengan angkutan umum yang murah, lebih memilih ojek sepeda motor.


Pernah Dibatasi

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan untuk melakukan pengendalian lalu-lintas jalan, salah satunya dengan membatasi sepeda motor di Kawasan tersebut (pasal 78 ayat 2). Melalui Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu-Lintas Sepeda Motor yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015, kawasan pembatasan lalu-lintas di Jalan MH Thamrin, segmen Bundaran HI hingga Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat, pemberlakukan mulai pukul 06.00-23.00 (pasal 1).

Dampak positif dari kebijakan pembatasan sepeda motor itu menurutkajian Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2017) adalah terjadinya pengurangan volume kendaraan 22,4 persen. Kecepatan kendaraan meningkat yang semula 26,3 km/jam menjadi 30,8 km/jam, dan waktu tempuh ikut meningkat. Sementara kajian dari Polda Metro Jaya (2017), menyatakan berkurangnya simpul kemacetan dan pelanggaran lalu-lintas, serta jumlah kecelakaan lalu-lintas menurun sebesar 30 persen.


Hak Asasi Manusia

Namun sayangnya kebijakan ini tidak diberlakukan lagi dengan adanya gugatan warga ke Mahkamah Agung dan dikabulkan dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia. Jika dinalar dengan baik, apakah membiarkan mobilitas sepeda motor yang jelas berkontribusi pada peningkatan angka kecelakaan, ketidaktertiban berlalu-lintas, polusi udara, kemacetan juga tidak dianggap melanggar Hak Asasi Manusia juga.

Belum lagi, sekarang sudah ada angkutan JakLingkO yang jika diperhatikan seksama, penggunanya masih minim. Pasalnya, rute yang dilewati angkutan JakLingkO berada di kawasan pemukiman yang warganya mayoritas memiliki sepeda motor. Tentunya, tidak akan banyak yang beralih menggunakan angkutan JakLingkO selama jalan-jalan di Jakarta tidak dibatasi untuk sepeda motor.

Jika kebijakan ganjil-genap diterapkan hanya pada jam tertentu (06.10.00 dan 16.00-20.00) dan akan melibatkan ganjil-genap sepeda motor pula, sesungguhnya tidak akan banyak memberikan kontribusi dalam hal mengurangi polusi udara, kemacetan, ketidaktertiban, penurunan angka kecelakaan lalu-lintas dan penghematan BBM.

Membatasi mobilitas sepeda motor bukan melanggar Hak Asasi Manusia, akan tetapi dengan populasinya yang besar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya memang harus dibatasi. Asal tersedia layanan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek.

Buatlah kebijakan transportasi yang dapat berimplikasi lebih besar, bukan setengah-setengah. Apalagi hanya di Jakarta saja dilakukan, harusnya berlaku juga di wilayah Jabodetabek.












Djoko Setijowarno,
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat


 
 

Home   |   Tentang Kami   |   Halte Berita    |   Profil    |   Sudut Halte    |   Halte Advertorial    |   Halte Manca    |   Halte Wisata    |   Hubungi Kami   |   Registrasi Newsletter
haltebus.com © Copyright 2011 - 2013