Selasa, 19 November 2019 Registrasi NewsLetter
User ID:     Password:  
MENU
 
 
KEMENHUB TERAPKAN KIR ELEKTRONIK MULAI TAHUN INI
 
07 November 2019


(Jakarta – haltebus.com) Kementerian Perhubungan menyiapkan sedikitnya 200 tempat uji KIR terintegrasi sistem satu basis data angkutan. Sistem ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan uji kelaikan kendaraan niaga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. “Kami melakukan evaluasi terhadap 400 lebih Balai Uji KIR di berbagai daerah. Hasilnya hanya separuhnya yang memenuhi standar yang kami tetapkan. Insya Allah tahun depan sistem BLUE (Buku Lulus Uji Elektronik), e-book (buku elektronik) untuk pengujian KIR sudah bisa diberlakukan,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, Jumat (4/10/19) di Tangerang.

Budi mengaku, selama ini salah satu masalah terpenting dalam penegakkan aturan keselamatan adalah Balai Uji KIR. Menurut dia, faktor balai uji KIR sangat berpengaruh pada penertiban kendaraan yang over dimension & over load (ODOL). Sayangnya, Balai Uji KIR yang sebagian besar tersebar di daerah-daerah itu tidak semuanya yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Dia menjelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dan standar dari Balai Uji KIR ini. Selain ketersediaan alat dan kelengkapan yang harus dimiliki balai pengujian, ada juga faktor kesadaran dan dukungan pemerintah daerah setempat atas pentingnya Balai Uji KIR. “Ada daerah yang menilai Balai Uji KIR ini adalah sumber pendapatan daerah, tetapi saat kami minta untuk memenuhi standar minimal balai pengujian, mereka bilang tidak ada dana. Ini menjadi dilema,” kata Budi.

Kementerian Perhubungan, melalui Ditjen Perhubungan darat akhirnya mengambilalih tata kelola Balai Uji KIR. Menurut Budi, pegawai dan standar prosedur serta kelengkapan alat pengujian disesuaikan dengan yang mereka tetapkan. Petugas balai, berstatus petugas Kementerian Perhubungan, sama seperti petugas jembatan timbang. Dia menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mempermudah pengawasan.

“Tidak ada lagi pungli di Balai Uji KIR, tidak bisa lagi uji KIR tapi hanya bukunya saja kendaraannya tidak diuji. Kalo petugas Kementerian Perhubungan masih juga melakukan pungli, ya kebangetan. Silahkan lapor ke saya,” ujarnya menegaskan.

Saat e-book untuk uji KIR diberlakukan, tidak ada lagi buku KIR secara fisik yang dipegang pemilik kendaraan. Semua disimpan dalam basis data sistem informasi Balai Uji KIR. Tidak ada pula stiker yang ditempel. Cukup kode khusus, misalnya barcode yang ditempel di kendaraan. Mengapa? “Agar tidak ada lagi pemalsuan buku KIR,” kata Budi.

Di Garut, Jawa Barat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, akhir September lalu sudah mulai mengubah sistem uji KIR manual. Buku uji KIR elektronik dengan kartu BLUE) yang terkoneksi dengan Kemenhub sudah diujicoba. “Mulai 1 Oktober ini (2019) tidak ada lagi buku uji, diganti dengan kartu KIR atau KIR elektronik, sehingga potensi pemalsuan kecil sekali,” kata Kepala Dishub Kabupaten Garut Suherman kepada wartawan di Garut, Rabu (18/9/14) seperti dilansir ANTARA Jabar.

Menurut Suherman, layanan uji KIR ini untuk memberikan mempercepat, memudahkan dan pengawasan. Dia menjelaskan, kartu BLUE memiliki chip yang bisa mendeteksi data kendaraan yang terdaftar di dalamnya dan memudahkan proses pengecekan kondisi kendaraan secara berkala. “Tanda uji yang semula ditempel pada badan kendaraan diganti dengan stiker barcode di kaca depan,” katanya.

Sayangnya meski sudah menerapkan kartu BLUE, Budi Setiyadi belum mau menjelaskan nasib Balai Uji KIR swasta yang pernah diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dua tahun lalu. PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), salah satu pabrikan kendaraan niaga yang menyiapkan Balai Uji KIR swasta sampai saat ini masih menunggu kebijakan dari pemerintah.

Menurut Senior Officer PT. HMSI yang bertanggungjawab pada layanan purna jual, perawatan dan suku cadang, Irwan Supriyono, setelah diluncurkan belum ada kemajuan signifikan untuk operasional Balai Uji KIR. “Kami masih menunggu penetapan tarif, dan setiap daerah tidak sama kebijakan tarifnya. Di Jakarta misalnya, masih belum ada kelanjutannya,” kata dia.

Salah satu pengusaha yang sudah ikut berinvestasi di Balai Uji KIR swasta, Hendra Setiawan, membenarkan pernyataan Irwan. Managing Director PT. Multi Traktor Utama ini mengungkapkan, belum ada panduan kebijakan atas Balai Uji KIR masih menjadi kendala. “Kami sudah investasi dengan alat berbasis teknologi terbaru tentunya tidak murah. Sayang jika kesempatan seperti ini tidak ada kepastian dari pemerintah baik pusat maupun daerah,” ujar Hendra.

Hendra menjelaskan, Balai Uji KIR yang didukung oleh peralatan yang memiliki standar dan sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan bisa mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan. Dia menilai, keselamatan di jalan raya belum menjadi bagian dari kebutuhan operasional kendaraan niaga. Pemahaman tentang standar keselamatan, perawatan dan peralatan pendukung yang tersedia di bengkel sangat berpengaruh pada kendaraan laik jalan.

Karena itu, Hendra mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan melalui Balai Uji KIR. “Selama ini, ada lho pemilik kendaraan yang tidak memahami apa saja yang harus dipenuhi agar kendaraannya laik jalan dan lolos uji KIR. Sosialisasi dan kesadaran bersama sangat penting untuk menciptakan jalan raya yang aman,” kata Hendra. (naskah : mai/foto : mai)
 
 

Home   |   Tentang Kami   |   Halte Berita    |   Profil    |   Sudut Halte    |   Halte Advertorial    |   Halte Manca    |   Halte Wisata    |   Hubungi Kami   |   Registrasi Newsletter
haltebus.com © Copyright 2011 - 2013