Rabu, 23 Juni 2021 Registrasi NewsLetter
User ID:     Password:  
MENU
 
 
TERKAIT MUDIK, MENHUB SARANKAN MASYARAKAT TINGGAL DI RUMAH
 
08 April 2021


(Jakarta – haltebus.com) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kembali larangan mudik selama musim libur Idul Fitri 6-17 Mei 2021 mendatang. Menurut dia, pemerintah melakukan mitigasi dan tegas dalam menegakkan kebijakan larangan mudik yang sudah disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayan, Muhadjir Effendy akhir Maret lalu. “Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik lebaran dilarang dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail,” ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/4/21).

Budi mengungkapkan, Berdasarkan apa yang terjadi pada waktu sebelumnya, terjadi lonjakan kasus aktif setelah adanya libur panjang dan mudik. Bahkan, di bulan Januari 2021, selepas libur natal dan tahun baru, Budi mengungkap bahwa terjadi kenaikan tajam kasus kematian tenaga kesehatan sebanyak lebih dari 100 orang.

Dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menjelaskan, masyarakat yang menyatakan akan mudik ke kampong halaman Idul Fitri mendatang cukup tinggi. Pergerakan orang selama mudik yang terbesar, lanjut dia, masih dari seputar Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Dia mengungkapkan, jika tidak ada larangan mudik, ada 88 juta orang atau 33 persen penduduk Indonesia yang akan mudik.

“Jika ada larangan mudik 11 persen atau sekitar 20 juta orang tetap memilih mudik. Kami mengidentifikasi tujuan mudik yang paling banyak adalah ke Jawa Tengah 37 persen atau kurang lebih 12 juta orang, Jawa Barat 23 persen atau kira-kira 6 juta orang,” katanya.

Selain itu, sejumlah negara-negara di Eropa dan Asia diketahui tengah kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Adanya peningkatan jumlah pasien Covi-19 baik di dalam maupun di luar negeri mendasari kebijakan larangan mudik Idul Fitri diberlakukan pada tahun ini. Kemenhub, kata Budi, mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengambil sejumlah langkah mitigasi.

Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, untuk transportasi melalui jalur laut, Kemenhub hanya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan dalam kebijakan larangan mudik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, layanan transportasi melalui jalur laut hanya diberikan secara terbatas.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada layanan kereta api. Budi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengurangan layanan. Untuk kereta jarak jauh hanya akan mengoperasikan kereta luar biasa. Pengurangan layanan aglomerasi seperti di Jabodetabek, Gerbang Kertasusila dan daerah lain juga dilakukan.

Menhub tak menyebutkan dengan tegas pengaturan terkait angkutan bus. Dia menjelaskan rencana terkait penyekatan yang disiapkan bersama Polri, namun hanya bus dan kendaraan berplat hitam dilarang mudik. “Berkaitan dengan (transportasi) darat, berkoordinasi dengan Polisi dan Korlantas, kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi sehingga kami menyarankan agar bapak-ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah,” katanya.

Budi menyampaikan, pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri terkait hal teknis tentang pelarangan ini. Dia mengaku menunggu arahan lebih lanjut dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut Menhub, arahan yang disiapkan Kemenhub juga mengacu pada arahan Satgas Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo secara terpisah mengumumkan penutupan layanan antar kota di tiga terminal. Menurut dia, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres dan Terminal Tanjung Priok tidak melayani penumpang antar kota selama 6-17 Mei 2021. “Untuk larangan mudik memang pembahasan terakhir di Jakarta dari empat terminal yang saat ini difungsikan sebagai terminal AKAP, itu rencananya yang akan dioperasionalkan hanya Terminal Pulogebang, selebihnya tidak ada pelayanan AKAP,” kata Syafrin seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Syafrin menjelaskan, operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang juga akan berjalan sangat ketat. Penumpang yang dapat menggunakan bus AKAP juga diseleksi secara ketat. Hal ini terkait dengan keperluan mendesak misalnya keluarga kedukaan, ada yang sakit, dan sebagainya. Menurut dia, perjalanan penumpang akan sangat selektif.

Dishub DKI Jakarta, lanjut Syafrin, juga masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan tentang ketentuan dan regulasi larangan mudik. Menurut dia, regulasi terkait larangan mudik saat ini masih dalam tahap pembahasan di Kementerian itu. Dia berharap aturan terkait larangan mudik akan segera terbit dalam waktu dekat. “Sehingga sebelum masa larangan mudik tanggal 6 Mei kita bisa sosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memahami urgensi larangan mudik yang diambil dari pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syafrin menegaskan Dishub DKI Jakarta akan mendukung ketentuan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dia mengatakan, terkait penyekatan, Dishub DKI Jakarta siap mendukung Polri dalam pelaksanaannya. (naskah : mai/foto : dok. haltebus.com)
 
 

Home   |   Tentang Kami   |   Halte Berita    |   Profil    |   Sudut Halte    |   Halte Advertorial    |   Halte Manca    |   Halte Wisata    |   Hubungi Kami   |   Registrasi Newsletter
haltebus.com © Copyright 2011 - 2013