(Jakarta – haltebus.com) Perusahaan bus pariwisata menjadi salah satu pemangku kepentingan di industri transportasi bus di Indonesia yang terdampak cukup panjang. Mereka beroperasi dalam kondisi sangat minim, sejak sebelum pandemi diumumkan pemerintah. “Kami sejak Januari-Februari 2020 sudah mengalami penurunan order. Begitu diumumkan pandemi Covid-19 Maret 2020, otomatis kami sudah sangat minim penghasilan, nyaris tidak ada,” kata pimpinan PT. Gelis Gede (GeGe) Transport, V. Hantoro kepada haltebus.com (15/4/21).

Menurut Hantoro, pihaknya terpaksa bergerak sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan, garasi PO. GeGe Transport di Imogiri, Bantul, Yogyakarta disulap menjadi kafe beberapa bulan terakhir. Menurut dia, di Yogyakarta sendikitnya ada 5.000 orang pekerja di sektor transportasi bus, mayoritas dari perusahaan bus pariwisata harus hidup dalam kondisi minimalis. Ada yang bertahan, ada yang beralih profesi. Tidak sedikit dari mereka dirumahkan akibat bus pariwisata yang tak banyak bergerak.

Hantoro yang juga ketua DPD Organda DI Yogyakarta ini juga menyebutkan, larangan mudik dari pemerintah juga menambah panjang tipisnya harapan. Sebelum pandemi Covid-19 datang, tradisi mudik menjadi peluang perusahaan bus mendapat kelebihan pendapatan. Tidak hanya bus reguler, pergerakan orang yang begitu banyak juga mendatangkan manfaat untuk bus pariwisata. Adanya mudik bersama, menjadi salah satu contoh dari keterlibatan perusahaan bus pariwisata dalam tradisi mudik itu.

“Seharusnya tidak dilarang, tapi direncanakan, ditata dan dipantau. Kemenhub sebagai pembina bisa menunjukan angkutan-angkutan yang bisa mengikuti aturan, sehingga angkutan ini yang akan dipilih masyarakat,” ujar Hantoro.

Sayangnya, lanjut dia, tahun 2020 dan tahun 2021, mudik dilarang pemerintah. Masyarakat dilarang bepergian, tanpa ada solusi bagi pengusaha bus. Hantoro menegaskan, pihaknya siap mendukung pemerintah untuk ikut menjaga transportasi bus yang aman dan sehat. “Kami di bus pariwisata ini punya komitmen menjalankan protokol kesehatan. Pelarangan mudik hanya akan menumbuhkan efek samping. Seperti kebiasaan masyarakat Indonesia, semakin dilarang malah tambah nekad. Akibatnya nanti angkutan liar merajalela,” kata dia.








Sementara itu, secara terpisah, salah seorang pengusaha bus pariwisata mengungkapkan kegalauannya. Pengusaha yang menolak disebutkan namanya itu mengungkapkan, silang pendapat yang terjadi di seputar larangan mudik hanya berputar pada satu sektor. Dia menjelaskan, fokus yang dibahas hanya pada bus-bus reguler yang dilarang beroperasi, padahal dampaknya sangat terasa untuk perusahaan bus pariwisata. Sejak pandemi, bus pariwisata melambat mengarah ke berhenti beroperasi total karena minimnya orang yang menyewa bus wisata, seiring pergerakan orang yang terbatas untuk berwisata. “Ibarat disuruh puasa 14 hari, banyak yang berpolemik. Kami yang puasa lebih dari 14 bulan tidak ada yang memperhatikan,” ujarnya.

Dia tak menampik, masih ada peluang bus pariwisata dari angkutan antar jemput karyawan. Namun dia menyatakan, sangat minim. Apalagi banyak perusahaan yang menggunakan jasa angkutan antar jemput, juga memangkas anggaran agar bisa bertahan dari pandemi Covid-19.

Sejumlah pengusaha bus juga telah memodifikasi bus wisatanya untuk menarik minat pelanggan. Kursi dimodifikasi berhadapan, bus disewakan untuk grup kecil sesuai kapasitas yang tersedia, dan pelanggan disuguhi kopi selama perjalanan. Bus modifikasi ini bisa kita temukan di berbagai kota di Jawa, mulai Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Malang. Bahkan ada yang menyediakan makanan ala restoran selama perjalanan.

Pengusaha bus menanamkan investasi yang tidak sedikit. Untuk membeli satu unit bus, setidaknya diperlukan Rp. 1,5-2,2 miliar. Jika pada tahun 2018-2019 ada satu perusahaan menginvestasikan minimal 5 unit bus per tahun melalui pinjaman lembaga keuangan, sebagai bagian dari peremajaan, ada Rp. 15 miliar pinjaman yang menjadi tanggungan. Naiknya minat mobilitas orang melalui jalan Tol Trans Jawa yang juga mulai meningkat di akhir tahun 2018, membuat sejumlah perusahaan menginvestasikan kendaraan baru di tahun 2019 maupun tahun 2020. Sehingga bisa dipastikan, saat pandemi Covid-19 melanda, banyak perusahaan yang harus menegosiasikan pinjaman dan mengatur ulang rencana bisnis mereka. Walaupun di sisi lain, semua itu tergantung mobilitas masyarakat juga akhirnya.

Dalam kesempatan itu, Hantoro menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap perusahaan bus wisata. Sebagai pengusaha yang bergerak di daerah, tidak ada rencana jangka pendek maupun jangka panjang dari pemerintah pusat yang dirasakannya. Hantoro mengungkapkan, tahun lalu pihaknya mengorganisir anggota Organda DIY untuk mendata anggota yang terdampak. Alhasil, sejumlah bantuan untuk awak kendaraan dan pekerja di bus pariwisata mengalir dari mitra DPD Organda DIY.

Tahun ini, lanjut Hantoro, kejadian yang sama berulang kembali. Di saat ada larangan kendaraan untuk mudik, termasuk bus tanpa stiker, tidak ada solusi konkrit untuk mereka yang terdampak, dalam jangka pendek. Dia berharap, pemerintah bisa memiliki rencana jangka panjang perbaikan transportasi bus agar situasi yang tidak menguntungkan ini membuat perusahaan bus satu per satu berguguran.

Karena itu, melalui DPP Organda, dia mengusulkan agar pemerintah memberikan beberapa stimulus. Pertama, perubahan diktum persyaratan produk bunga di bawah empat persen diwajibkan menyertakan laporan keuangan berstatus positif untuk perusahaan yang mendapat keringanan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut Hantoro syarat ini tidak mungkin diterapkan di transportasi bus karena pendapatan mereka yang minus selama pandemi Covid-19.

Kedua, ada stimulus berupa fasilitas pengembalian pajak seperti halnya fasilitas yang diperoleh pengusaha perhotelan yang disalurkan melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Ketiga, ada pemotongan pajak kendaraan bagi kendaraan yang terdaftar resmi di Kemenhub dan memiliki ijin resmi.

Hantoro berharap, ada rencana pemerintah yang bisa memperhatikan keberlangsungan usaha mereka. Dia menekankan, yang lebihpenting lagi adalah pembenahan sistem transportasi yang tertata, terdata dan terencana, sehingga pengusaha bus bisa mendukung apapun program yang dijalankan pemerintah. (naskah : mai/foto : dok. haltebus.com)

Banner Content