Banner Top

(Jakarta – haltebus.com) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyiapkan bus bersubsidi untuk pemerintah daerah di Jabodetabek. Pemegang kewenangan transportasi di Jabodetabek ini segera meluncurkan program Bus Rapid Transit (BRT) yang diberi nama BISKITA TRANSPAKUAN untuk Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Kepala BPTJ Polana B Pramesthi, Minggu (31/10/21), subsidi ini dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

“Subsidi diberikan dalam bentuk skema Buy The Service atau sering disebut BTS, dimana berbagai tahapan harus dilakukan sebelum skema ini dapat diterapkan,” kata Polana menjelaskan.

Program transportasi massal melalui skema BTS di wilayah kerja BPTJ sudah direncanakan sejak lama. Namun baru bisa direalisasikan tahun ini. Kota Bogor dipilih BPTJ karena komitmen untuk membenahi transportasi perkotaan di wilayahnya. Pembenahan itu juga mendapat dukungan dari lembaga legislatif setempat.

BISKITA TRANSPAKUAN

Pada tahap awal, implementasi skema BTS ini dilaksanakan melalui pemilihan operator layanan dalam proses lelang. Operator yang terpilih sebagai pemenang, harus mampu menyiapkan dan mengelola layanan dengan standar pelayanan BTS. Sebagai imbal baliknya, operator layanan yang memenuhi semua standar pelayanan yang ditetapkan oleh skema BTS akan mendapat pembayaran dari Pemerintah Pusat.

Dalam keterangannya, BPTJ menyebut, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) terpilih sebagai operator melalui proses pelelangan. Perusahaan daerah milik Kota Bogor itu, melakukan kerjasama dengan PT. Kodjari Tata Angkutan dan Lorena. Standar pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) yang harus dipenuhi operator layanan ini meliputi berbagai aspek seperti keselamatan, kenyamanan dan kemudahan pelayanan.

“Sederhananya layanan BRT ini seperti halnya layanan Transjakarta yang ada di DKI Jakarta, hanya bedanya untuk di Kota Bogor belum memungkinkan menggunakan lajur khusus,” kata Polana lagi.

Di wilayah Jabodetabek baru DKI Jakarta saja yang mampu menyelenggarakan layanan angkutan umum massal berkonsep BRT yang berkelanjutan. Sementara untuk wilayah Bodetabek belum mampu menyelenggarakan karena alasan pembiayaan yang tinggi. Adanya layanan angkutan umum massal dengan konsep BRT di Kota Bogor ini diharapkan akan mendorong masyarakat Kota Bogor untuk memilih menggunakan angkutan umum massal. “Oleh karena itu selain keharusan pemenuhan standar layanan, kami juga memberikan dukungan aplikasi digital untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Polana menambahkan.

Kepala BPTJ, Polana B. Pramesthi

BISKITA TRANSPAKUAN Siap Melayani Masyarakat Kota Bogor

Aplikasi digital dengan nama BISKITA tersebut dapat diunduh melalui aplikasi playstore pada gawai yang berbasis android. Melalui aplikasi ini, masyarakat pengguna dapat mengakses informasi layanan terutama untuk mengetahui jarak kedatangan maupun keberangkatan bus. Selain itu layanan BISKITA juga memiliki akun media sosial tersendiri @biskita.id untuk semakin memudahkan masyarakat pengguna untuk menjangkau informasi terbaru yang dibutuhkan. Pelibatan teknologi digital juga dilakukan dengan pemasangan berbagai peralatan berbasis internet (Internet of Things) IOT seperti passenger counting, GPS Tracking dan camera surveillance pada setiap unit bus, yang berguna untuk mendukung aspek monitoring, pengawasan dan keselamatan.

BISKITA, menurut Polana merupakan akronim dari Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal. Nama ini dipilih karena cukup mudah diingat dan diharapkan dapat mendorong rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat.  Akronim BISKKITA juga disandingkan dengan “Integrated By BPTJ” serta tagline #PilihanCerdasBermobilitas. Dengan konsep tersebut, diharapkaan bisa mewakili konsep layanan BRT yang dikembangkan di Jabodetabek secara keseluruhan.

Untuk Kota Bogor disepakati namanya menjadi BISKITA TRANSPAKUAN sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemerintah Pusat (BPTJ) dan Pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya, kata Polana, penggunaan nama BISKITA integrated by BPTJ akan tetap diusung jika program BTS BPTJ berlanjut di di wilayah lain di Bodetabek. “Tentunya dengan tetap mengakomodir hal-hal yang mewakili identitas setempat sebagai perwujudan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Polana. (naskah mai: foto : dok BPTJ)

Banner Content

Related Article